CELOTEH

Palsukan Data Honorer K2, GTT dan Mantan Kasek Wonogiri Dibekuk

Selasa, 6 Mei 2014 17:00 WIB | Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos |

Solopos.com, WONOGIRI — Penyidik reskrim Polres Wonogiri menetapkan dua tersangka pada kasus dugaan pemalsuan data tenaga honorer kategori dua (K2) di salah satu SLTPN di Kecamatan Selogiri. Dua tersangka itu adalah seorang guru tidak tetap (GTT) bernama WH, 40, dan mantan kepala sekolah salah satu SMPN di Selogiri, Smn.

Keduanya sudah ditahan di ruang tahanan Mapolres Wonogiri, Senin (5/5/2014) malam, usai diperiksa penyidik di Mapolres Wonogiri. Penegasan itu disampaikan Kasubbag Humas Polres Wonogiri, AKP Siti Aminah, didampingi Kasatreskrim Polres Wonogiri, AKO Budiarto, dan Kaurbinops Reskrim Polres Wonogiri, Iptu Kusnanto, mewakili Kapolres Wonogiri, AKBP Tanti Septiyani, Selasa (6/5/2014). “WH, seorang GTT dan Smn, mantan kepala sekolah sudah ditahan Senin [5/5/2014] malam,” ujar Siti Aminah.

Menurutnya, keduanya disangka melanggar pasal 263 perihal pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman sekitar tujuh tahun penjara. “Dalam pemeriksan kedua tersangka ngotot data yang dimilik tidak salah. Namun, penyidik menyakini ada data yang dipalsukan sehingga GTT WH lolos dalam pendataan tenaga honorer yang dilakukan Pemkab Wonogiri. Bukti-bukti sudah ditangan penyidik.”

Ditambahkan oleh Kasatreskrim, penetapan kedua tersangka didahului proses penyelidikan sejak 20 Februari 2014. “Pada 31 Maret, penyidik sudah menetapkan seorang GTT sebagai tersangka namun baru ditahan Senin kemarin. Penahanan untuk memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan lanjutan.”

Lebih lanjut dijelaskannya, kedua tersangka diduga melakukan pemalsuan data GTT. “Mantan kasek diduga membuat surat keterangan yang diduga palsu tertanggal per 1 Januari 2005 sedangkan seorang GTT memiliki data tersebut agar masuk database tenaga honorer dan lolos CPNS. Padahal realita di lapangan, GTT tersebut bekerja pada 2008.”

Kasatreskrim menyatakan selain kedua tersangka penyidik telah memeriksa beberapa saksi, di antaranya Sekretaris Dinas Pendidikan (disdik) Wonogiri, Soesetijo, Kabid Pengembangan Karier BKD Wonogiri, Bambang Karno. Sebelumnya, Kepala BKD Wonogiri, Rumanti Permanandyah, menegaskan, pemalsuan data menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

Rumanti mengatakan, pembentukan tim verifikasi ulang database tenaga honorer K2 dimaksudkan untuk melakukan kroscek data terhadap tenaga honorer yang dinyatakan lulus tes seleksi. “Jika ditemukan data yag diduga palsu menjadi rtanggung jawab SKPD masing-masing. Pemalsuan data bisa dijerat pasal pidana.

 

 

TAHUN 2014 GTT Jadi PNS ah MASSA.....?

Saturday, 4 January 20140 komentar

GTT Jadi PNS  ah MASSA.....?

Angin segar untuk bapak/ibu guru honorer, namun walaupun status kita saat ini adalah guru honorer tetapi kita harus tetap iklas mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadilah guru yang profesional dan tak kalah dengan mereka yang berstatus PNS. Semoga dengan keiklasan para bapak/ibu guru honorer, Allah akan mengubah nasib bapak/ibu menjadi lebih baik.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, Rabu, mengatakan para guru tidak tetap (GTT) bisa diangkat menjadi PNS dengan syarat mereka harus mengajar selama 24 jam dalam satu pekan. "Kalau melihat edaran itu, para GTT sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar," katanya.

Senengnya kabar ini untuk bapak/ibu guru honorer yang selama ini merindukan bisa menjadi PNS. Seperti yang kami kutip dari situs resmi republika.co.id . Peluang guru tidak tetap atau honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dinilai cukup besar menyusul adanya surat edaran baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan asalkan dengan syarat memenuhi kuota jam mengajar yang telah
ditentukan.

Sumber: GTT , GTY dan PTT Se Indonesia

Sertifikasi Jalur PLPG Berakhir 2014 Diganti dengan PPG, 'Nasip Guru Honorer/GTT Entah Bagaimana..?'

POSTED BY MANSUR AMRIATUL POSTED ON 10.31 WITH 1 COMMENT

Entah bagaimana nasib guru Honorer ataupun GTT yang telah lama menginduk pada sekolah negeri. Pekerjaan yang selama ini dilaksanakan tidak diimbangi dengan kejelasan statusnya. Akan sedikit berbeda dengan guru disekolah swasta yang hanya membutuhkan SK Guru tetap yayasan dengan minimal masa kerja 2 tahun mengajar, kemudian sudah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah melalui program sertifikasinya. Sepertinya memang pemerintah tidak mau tahu dan memperjelas status “ilegal” bagi guru-guru honorer atau GTT yang menginduk pada sekolah negeri. Hal ini termuat dalam persyaratan program sertifikasi guru terakhir tahun 2014.

Tahun 2014 akan menjadi penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang terakhir. Karena pada tahun 2015 yang akan datang, penyelenggaraan sertifikasi guru akan dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), hal ini sesuai amanat Permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang penyelenggraan program PPG Prajabatan, yang menggantikan Permendikbud no 8 tahun 2009 tentang PPG Prajabatan tentang. Guru akan memperoleh gelar profesional setelah mengikuti perkuliahan dengan beban belajar 40 SKS dengan menempuh 2 semester dengan tambahan gelar Gr (Guru Profesional).

Pelaksanaan PLPG 2014 akan dimulai dengan proses verifikasi calon peserta. Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada pelaksanaan PLPG 2014 jika dibandingkan dengan pelaksanaan PLPG sebelumnya. Perbedaan tersebut mulai dari mekanisme penyelenggaraan hingga proses penetapan peserta.

Perbedaan penyelenggaraan sertifikasi 2014

1. Modul/bahan ajar peserta PLPG akan diserahkan lebih awal sebelum peserta mengikuti PLPG.

2. Penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi (UK) dan UK diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan.

3. Perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dalam hal ini PADAMU NEGERI dan dipublikasikan secara online.

4. Penetapan sasaran/kuota peserta sertifikasi didasarkan pada keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi

Persyaratan umum peserta sertifikasi guru 2014

1. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kemdikbud kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kemenag dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kemenag (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana strata 1 (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan.

3. Bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, maka harus memenuhi ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas tersebut.

4. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan baik sebagai PNS atau non PNS pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.

5. Bagi guru non PNS yang mengajar di sekolah swasta harus memiliki SK sebagai guru tetap yayasan (GTY) minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan.

6. Bagi guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.

7. Belum berusia 60 tahun pada tanggal 1 Januari 2014.

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.

9. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). NUPTK ini sudah harus dinyatakan sebagai NUPTK aktif pada sistem layanan transaksional PADAMU NEGERI.

Meskipun persyaratan umum peserta sertifikasi 2014 ini masih bersifat DRAFT dan belum menjadi Buku 1 sertifikasi guru 2014 karena belum disahkan, namun kiranya dapat menjadi acuan sementara bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Mengingat bahwa yang menjadi database sumber pada aplikasi AP2SG adalah PADAMU NEGERI, maka sebaiknya guru segera melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Termasuk perbaikan jenjang pendidikan, mengingat, jenjang pendidikan peserta sertifikasi guru 2014 wajib S1.

Sumber : Antara

Rekrutmen PPPK Terbuka untuk Guru dan Dosen

DIBUAT PADA 17 APRIL 2014
Dilihat: 9959

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar sepakat untuk meningkatkan kualitas guru melalui reformasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Keduanya juga sepakat, masalah guru honorer kategori 2 segera dituntaskan.

Demikian antara lain terungkap dalam rapat koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (17/04).

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian itu, Azwar Abubakar minta agar guru menjadi target pokok dalam kebijakan Kemendikbud. Guru yang merupakan bagian terbesar dari aparatur sipil negara, harus memenuhi target kualifikasi. “Kasihan sama guru yang tidak berkualitas, atau kasihan dengan murid yang nantinya tidak berkualitas?” ujarnya.

Azwar mengungkapkan, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, guru tidak selalu harus diisi oleh PNS, tetapi bisa juga dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menanggapi hal itu, M. Nuh mengapresiasi kebijakan dalam Undang-Undang ASN  yang melahirkan PPPK, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan jabatan yang tidak dapat diisi oleh PNS. Undang-Undang ASN memungkinkan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi secara profesional, dan memenuhi kualifikasi yang diminta untuk mengikuti rekrutmen pengisian jabatan PPPK. “Termasuk dosen dan guru non PNS dapat mengikuti rekrutmen terbuka tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan, Kemendikbud berkomitmen mendukung kebijakan rekrutmen peningkatan kualitas dan kualifikasi dalam kerjasama pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk proses seleksi CPNS dan penyelesaian masalah kepegawaian. 

Dalam kesempatan itu Deputi SDM Aparatur Kemenetrian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mnejadi payung   hukum bagi PPPK. “PPPK akan dijabarkan lagi kualifikasinya dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi yang jelas, rekrutmennya harus melalui tes seperti halnya rekrutmen CPNS,” ujarnya. (bby/HUMAS MENPANRB)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 67 orang guru tidak tetap (GTT), lazim disebut guru honorer, Tulung Agung, Jawa Timur, kini memperjuangkan nasibnya ke Pemerintah Daerah Tulungagung.

Puluhan guru honorer itu pun kemudian menjumpai Drs Bambang Karjono MSi,  staf ahli bupati Tulungagung bidang pendidikan untuk berdialog mengenai peningkatan tunjangan yang mereka terima.

Dalam pertemuan tersebut, para guru honorer Tululungagung berharap Pemda Tulungagung dapat memberikan dukungan sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka para guru honorer Tulungagung merencanakan mencari dukungan dari DPRD Kab Tulungagung. Saat ini tercatat ada sejumlah 3500 GTT madrasah dan 5500 GTT sekolah umum.

"Ini perlu studi mendalam. Salah satu kendala adalah soal data, karena meski sudah ada larangan perekrutan GTT baru, tetapi faktanya kepala-kepala sekolah masih melakukan hal tersebut sehingga jumlah GTT tidak ada kepastian karena berkembang terus," ujar Ketua DPRD Kab Tulungagung, Drs Supriyanto, MSi

Wakil Rakyat Asal Dapil 6 Jatim Dukung Perjuangan GTT Tulungagung

Sumber gambar : Anggota DPR Asal Dapil 6 Jatim, Eva Kusuma (baju merah/duduk) foto Bersama dengan Guru Tidak Tetap (GTT) Tulungagung, Dilingkari 'perwakilan forum GTT Negeri Tulungagung'

SOROTnews.com, TULUNGAGUNG - Anggota DPR asal daerah pemilihan / jawa Timur, Eva Kusuma sundari meminta pihak kabupaten Tulungagung mempertimbangkan keinginan Guru Tidak Tetap (GTT) yang menginginkan ada perbaikan kesejahteraan seperti daerah lainnya.

Permintaan Eva itu, didasari dari hasil pertemuannya dengan para GTT dari Blitar, Tulungagung dan Kediri ( 25/7/2013) yang turut dihadiri mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung yang kini menjabat staf ahli Bupati,Bambang Karjono.

"Dalam diskusi, para GTT Tululungagung mengharap Pemda Tulungagung dapat memberikan dukungan sebagaimana Pemkot Blitar," ujar Eva saat berbincang dengan SOROTnews.com, Sabtu (3/8/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan dari keterangan guru GTT Kota Blitar, Ernawati, para guru honorer mendpt tunjangan bulanan sebesar Rp250-300 ribu per-bulan dan setiap lebaran mendapat bingkisan dari APBD Kota Blitar.

"Preseden di Kota Blitar ini digunakan acuan untuk advokasi hal yang sama di Tulungagung. Untuk mewujudkan ini, GTT Tulungagung merencanakan mencari dukungan dari DPRD Kabupaten Tulungagung. Saat ini tercatat ada sejumlah 3500 GTT madrasah dan 5500 GTT sekolah umum," tandasnya.

Namun demikian, menurut Eva, dari diskusi dengan Ketua DPRD  Tulungagung, Supriyanto (2/8/13) untuk mewujudkan keingan para GTT Tulungagung itu masih perlu studi mendalam. Salah satu kendala dalam mewujudkannya juga terletak pada soal data karena meski sudah ada larangan perekrutan GTT baru, tetapi faktanya kepala-kepala sekolah masih melakukan hal tersebut sehingga jumlah GTT tidak ada kepastian karena berkembang terus.

"Meski demikian, DPRD setuju bahwa para GTT layak mendapat dukungan kesejahteraan dari APBD Tulungagung dan saya saya mendukung perjuangan para GTT ini, "pungkasnya.(SON)