SEKILAS INFO

Tuntut Gaji GTT Rp 90.000 per Jam

SURYA Online, SURABAYA - Guru Tidak Tetap (GTT) yang tidak bisa memenuhi aturan 24 jam mengajar per minggu, menuntut diberikan upah yang sepadan, yakni Rp 90.000 per jam, seiring dengan kesetaraan kenaikan UMK Tahun 2014.

"Jadi tinggal dikalikan berapa jam dia mengajar per minggunya," tegas Ketua GTT/PTT Surabaya Eko Mardiono yang juga Ketua Dewan Koordinasi Honorer Indonesia, Sabtu (18/1/2014).

Menurut Eko, pemberian UMK maupun honor Rp 90.000 per jam itu tidak akan membebani keuangan sekolah karena anggarannya sudah disediakan Pemerintah, baik melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda).

"Karena ini sudah ada ketentuannya, jadi harus  berlaku mulai penggajian Februari 2014 seiring dengan kenaikan UMK," tegasnya.

Sementara untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), selama ini sistem penggajiannya digolongkan menjadi tujuh kategori, mulai A hingga G, berdasarkan masa kerja. Misalnya, masa kerja 10 tahun baru mendapat sesuai UMK yakni Rp 2,2 juta per bulan.

"Pemerintah membuat ketentuan tentu ada anggarannya, jadi tidak ada alasan sekolah untuk tidak melaksanakan," ujarnya.

Sementara itu, pasca adanya penyesuaian gaji untuk GTT, mulai banyak sekolah yang memberlakukan sistem perjanjian kerjasama (MoU) dengan GTT. Dalam MoU tersebut tertulis bahwa para GTT bisa sewaktu-waktu dikeluarkan dari sekolah apabila tidak dibutuhkan lagi. Hal ini membuat sebagian GTT harus menjaga sikap agar tidak dicari-cari kesalahannya untuk dikeluarkan dari sekolah.

Eko berharap MoU ini tidak dipakai untuk menghakimi GTT. "Kami sepakat dengan MoU ini karena kami memang dituntut untuk bekerja sebaik-baiknya. Semoga tidak berdampak buruk bagi GTT," tukasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Iksan meminta sekolah untuk memberikan gaji GTT sesuai dengan UMK. Tidak boleh ada sekolah yang menolak ketentuan itu karena pihaknya sudah mengucurkan banyak anggaran untuk penggajian guru-guru baik lewat BOS maupun Bopda.

"Tetapi ini hanya berlaku untuk guru negeri lho. Untuk guru swasta tergantung yayasannya, kami tidak bisa mengintervensi yayasan," kata Iksan.

Iksan berharap guru-guru yang masih GTT atau honorer tetap eksis di sekolah. Bagi yang masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS, diminta untuk sabar menunggu proses pengangkatan. "Yang penting sekarang melaksanakan tugasnya dengan baik," tegasnya.

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM UU ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) BUKAN TENAGA HONORER VERSI BARU

JAKARTA – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan tenaga honorer yang versi baru, karena sebenarnya sejak tahun 2005 pemerintah sudah melarang pengangkatan tenaga honorer.

Demikian halnya dengan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus tes, maka status mereka tidak bisa serta merta menjadi PPPK.  Dalam UU ASN, PPPK  merupakan pegawai profesional. “PPPK berbeda sama sekali dengan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tes CPNS tidak bisa serta merta ditetapkan menjadi PPPK,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Rabu (07/01).

Dikatakan, untuk menjadi PPPK, pintu masuknya jelas, seperti halnya untuk CPNS. Harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur. PPPK juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan mirip sama dengan PNS. Karena itu, setiap instansi yang mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa, serta harus melalui tes.

PPPK, seperti diatur dalam UU ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. “PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi,” tambah Setiawan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno mengatakan, tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tes, nantinya tergantung instansi atau pemerintah daerah masing-masing. Yang pasti, instansi yang punya K2 harus punya database. Hal ini menjadi PR bersama pemerintah pusat dan pemda. Setiap instansi yang mempekerjakan seseorang, harus jelas jenjang karirnya. “Bukan hanya masalah status, tapi kesejahteraannya juga harus diperhatikan,” tuturnya. (bby/HUMAS MENPANRB)

Usulan Penerimaan CPNS dan P3K Daerah Sudah Dimulai

Berita CPNS 2014/2015 - Usulan penerimaan CPNS dan P3K Daerah Sudah Dimulai, Rangkaian proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 yang dijadwalkan akan diadakan pada Juni nanti sudah dimulai.

Pada bulan Maret ini, pemerintah sudah mulai membuka usulan CPNS dari tiap daerah. Berbeda dengan penerimaan CPNS 2013 yang relatif sepi, penerimaan CPNS tahun 2014 ini diprediksi akan lebih ramai. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Rabu (13/3), sekitar 70-an instansi terdiri dari 20 pusat dan 50-an daerah telah mengajukan usulan penambahan aparatur sipil negara (ASN).

Persiapkan diri anda, dapatkan prediksi soal CPNS disini : www.daftarsoal.com
“Sudah sekitar 70-an instansi yang memasukkan usulan untuk pengadaan CPNS 2014. Itu posisi Rabu (13/3), jadi kemungkinan besar jumlah tersebut sudah bertambah lagi,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno pada hari Minggu (16/3).

Usulan untuk penambahan pegawai atau ASN ini tidak hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Eko melanjutkan, bahwa ada sejumlah instansi yang tidak mengajukan permintaan PNS tetapi lebih fokus kepada P3K.

“Namun rata-rata, meminta PNS dan P3K. Ini nanti akan ditelaah kembali oleh tim sebelum ditetapkan formasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB),” lanjut Eko.

100 ribu posisi ASN rencananya disiapkan pemerintah pada seleksi CPNS 2014 yang akan datang. Dari total 100 ribu posisi tersebut, 60 ribu dialokasikan untuk PNS dan sisanya sebanyak 40 ribu untuk P3K. Eko juga meminta instansi yang akan mengadakan seleksi CPNS 2014 untuk segera mengajukan usulan, yang dilengkapi juga dengan analisis jabatan kerja, analisis beban kerja, prediksi kebutuhan pegawai selama lima tahun, dan belanja pegawai harus di bawah 50 persen.

“Prinsipnya, semua pengajuan yang masuk itu lebih dulu dianalisa dan ditetapkan formasinya oleh Pak Menteri. Jadi kita beri kesempatan kepada seluruh instansi secepatnya mengajukan sebelum bulan Juli,” bebernya.

Eko mengatakan, saat ini instansi pusat dan daerah mulai semangat lagi untuk meminta penambahan pegawai. Sangat jauh berbeda dengan tahun lalu di mana pemda khususnya enggan mengajukan penambahan pegawai. sumber : iberita.com